Politik, dalam negeri, internasional
Soliditas di Partai Demokrat (PD) sudah menurun sejak Kongres PD tahun lalu. Musuh-musuh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada Kongres tersebut belum bisa menerima kekalahan. Bahkan, rekonsiliasi yang coba dibangun Anas, ditepis pihak lawan. Dalam kasus suap wisma atlet yang diyakini melibatkan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin, pertarungan kedua kubu kembali terjadi. Kubu...
Read more »
JAKARTA–MICOM: Posisi Kapolri, Panglima TNI maupun dubes tidak perlu melalui mekanisme pengujian di DPR. Hal itu harus dilakukan jika menuruti konsep bernegara yang benar mengingat posisi itu adalah alat negara.
Hal ini disampaikan pengamat Politik Charta Politika Yunarto Widjaja di Jakarta, Senin (11/10). Menurutnya ketiganya tidak semestinya dilibatkan dalam politik praktis.
“Saya lihat tidak relevan lagi....
Read more »
JAKARTA–MICOM: Ketua DPR Marzuki Alie membantah dirinya dan empat pimpinan lainnya melanggar tata tertib yang ada.
Hal ini disampaikan Marzuki saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (9/10). Marzuki yang terdengar emosional enggan menjawab pertanyaan. Ia pun lebih banyak mengkritik apa yang dilakukan media atas penjelasan yang sudah diberikannya.
Akan tetapi, politisi Demokrat itu sempat menyampaikan rasa malu...
Read more »
JAKARTA–MI: DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyerahkan Prosedur Operasi Standar (SOP) sebagai instrumen pengawasan publik. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan KPK, Kamis (7/10).
“Selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR,” ujar Benny Kabur Harman yang memimpin persidangan.
DPR menilai, KPK tidak memiliki SOP yang...
Read more »
JAKARTA–MI: Perombakan kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setidaknya, lima menteri akan diganti karena kinerjanya dinilai tidak bagus.
Hal ini diungkapkan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Selasa (5/10).
Namun, Ruhut enggan mengungkapkan menteri-menteri yang akan digeser. Ia hanya memastikan bahwa kelima menteri tersebut bukan berasal dari Partai Demokrat.
Menurutnya perombakan kabinet merupakan hak prerogatif...
Read more »
PEKANBARU–MI: Rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu jilid II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap sejumlah kader Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat tanggapan serius. PAN meminta hasil evaluasi Presiden terhadap pembantunya selama setahun terakhir dijelaskan secara tertutup atau internal partai.
“Reshuffle merupakan sepenuhnya hak prerogratif presiden. Namun kami minta ada pembicaraan atau evaluasi tersebut...
Read more »
JAKARTA–MI: Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menyatakan Indonesia mendukung Iran untuk melakukan tes nuklir dengan tujuan damai. Bila ada masalah yang timbul dalam pelaksanaan, seharusnya dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog.
“Bukan menggunakan kekerasan, bahkan menggunakan sanksi terhadap negara mana pun juga,” tukas Marty usai mendampingi Presiden menerima utusan khusus Presiden Republik Islam Iran...
Read more »
JAKARTA–MI: Pasangan incumbent dalam Pemilu Kada Kabupaten Teluk Bituni, Provinsi Papua Barat, Alfons Manibuy dan Akuba Kaitam, dinilai telah memanfaatkan uang yang berada dalam kas pemerintah daerah (pemda) untuk kampanye.
Dugaan tersebut dikemukakan oleh lawan politiknya, pasangan Petrus Kasihiw dan Tejo Hartopo, yang menjadi pemohon dalam persidangan sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (29/9).
Kuasa...
Read more »
JAKARTA–MI: Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kembali membentuk Tim Pembela Bibit-Chandra (TPBC). Pembentukan TPBC Jilid II tersebut dalam rangka mengantisipasi keputusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA).
“Pembentukan TPBC ini lebih pada langkah-langkah antisipatif yang akan diambil setelah PK diputuskan,” kata salah satu anggota TPBC Jilid II...
Read more »
JAKARTA–MI: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Topane Lumbuun, berpendapat sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa melantik lagi Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung untuk mengisi kekosongan jabatan.
“Ini merupakan tindakan administrasi sebagai bentuk memulihkan keadaan yang seharusnya yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asas ‘Reparatoir’,” katanya di Jakarta, Sabtu (25/9)...
Read more »
